ALIH KELOLA DATA SIM KOTAKU DI KABUPATEN SAMPANG

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Foto: Asmandat Kotaku menyerahkan data SIM Kotaku kepada Kabid Bappelitbangda Sampang yang turut dihadiri Kabid Perkim DPRKP Sampang

Sebagai wujud keberlanjutan pengelolaan Data SIM KOTAKU dari Konsultan ke Pemerintah Daerah, maka di Kabupaten Sampang pada hari Senin, 7 Maret 2022 bertempat di Aula Mini Bappelitbanda Kabupaten Sampang diadakan Desiminasi sekaligus Serah Terima ALih Kelola Data SIM KOTAKU. Acara tersebut dipimpin oleh Ibu Evi Haryati sebagai Kabid Bappelitbangda Kabupaten Sampang, adapun pesertanya dalam kegiatan ini yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP), Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta dari konsultan KOTAKU yang terdiri dari Tim Koorkot IV Surabaya beserta Tim Asisten Mandiri Kab. Sampang.

Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam KOTAKU merupakan sekumpulan proses dimana data dapat diolah, dianalisis dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. Sistem ini alat yang sangat berguna untuk menunjang dan mengendalikan operasi suatu lembaga, organisasi, perusahaan dll.

Sistem informasi manajemen (SIM) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam mendukung Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dengan adanya SIM dapat memantau progress pelaksanaan; dapat mengendalikan seluruh aspek program; dapat mengevaluasi kinerja program serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengambil kebijakan dan keputusan menejerial.

Setelah berdiskusi dapat disepakati bahwasannya dinas yang akan mengelola SIM KOTAKU yaitu Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Sampang dikarenakan dinas tersebut sudah memiliki WEB sendiri dengan Universal Resource Locator (URL) http://dprkp.sampangkab.go.id yang telah tersedia ruang untuk Program Kotaku dan Dalam pengelolaannya diintegrasikan ke Dinas Kominfo Kabupaten Sampang.

Adapun berkas yang diserahterimakan yang dilakukan oleh Asisten Menejemen Data (Asmandat) sebagai perwakilan Konsultan KOTAKU kepada Kabid Bappelitbanda antara lain: Soft Copy Digitasi, All Data SIM Kotaku dan Baseline 4 desa (Desa Sejati, Banjar Talela, Taddan dan Jelgung) sementara berkas hardcopy ada SIM BPM dan Foto Kegiatan tahun 2021.

Point penting dalam serah terima alih kelola Data SIM ini adalah Pemda dapat mengakses informasi pada WEB KOTAKU, Sistem teraplikasi dan Komitmen Pemda untuk melanjutkan pengurangan kumuh.

BELAJAR BERSAMA DI FORUM KOMUNIKASI ANTAR LEMBAGA KEWADAYAAN MASYARAKAT (FKA-LKM) KABUPATEN SAMPANG

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Foto: Pembentukan FKA-LKM

Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) merupakan wadah berkumpulnya individu yang memiliki jiwa kerelawanan, baik, amanah, jujur, adil dan peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. LKM ini asset yang paling berharga di program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) memiliki peran strategis di masyarakat, yaitu mewadahi aspirasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat agar lebih pro aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam program pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya pencegahan masalah kekumuhan yang ada dilingkungannya. Maka dari itu LKM tidak dapat dipisahkan dengan organisasi lain, sehingga harus bekerjasama dengan LKM lain atau dengan lembaga lain, baik dalam lingkup satu wilayah kecamatan, maupun lingkup kabupaten.

LKM yang ada di Kabupaten Sampang terdiri dari LKM Sejati Sejahtera Desa Sejati, LKM Banjar Jaya Desa Banjar Talela, LKM Kramat Agung Desa Taddan dan LKM Sriwijaya Desa Jelgung. Wadah kerjasama dari beberapa LKM yang ada di Kabupaten Sampang berupa Forum Komunikasi Antar (FKA) LKM. FKA-LKM Kabupaten Sampang terbentuk pada hari Rabu, pada tanggal 13 Oktober 2021 diketuai oleh Abd. Sahid yang merupakan perwakilan dari Desa Jelgung Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang. Sementara untuk Sekretarisnya perwakilan dari LKM Banjar Jaya Desa Banjar Talela dan Bendaharanya perwakilan dari LKM Kramat Agung Desa Taddan serta untuk anggotanya perwakilan dari masing-masing LKM yang ada di Kabupaten Sampang.

FKA-LKM sangat dibutuhkan karena memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai dalam forum komunikasi tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam forum itu antara lain: terwujudnya media untuk membangun kebersamaan dalam rangka pengurangan dan pencegahan permasalahan kumuh, terwujudnya media yang mampu mendorong kepedulian semua pihak terhadap upaya pengurangan dan pencegahan permasalahan kumuh; tersedianya wadah saling tukar pengalaman, gagasan, serta saling bantu dalam rangka pemecahan-pemecahan masalah yang terjadi di maisng-masing LKM, tersedianya media dalam rangka resolusi konflik, tersedianya media advokasi bagi kepentingan masyarakat desa, tersedianya wadah dalam rangka pengembangan jaringan antar LKM, dan antar LKM dengan pihak-pihak lain dalam konteks pengurangan dan pencegahan permasalahan kumuh, tersedianya media yang mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai luhur kemanusiaan. Dari tujuan yang sama itulah para LKM di masing-masing desa membentuk wadah komunikasi untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Para LKM memahami bahwasanya forum komunikasi tersebut bukanlah penentu kebijakan di masing-masing desa akan tetapi tetap LKM yang ada di desa tersebut yang menentukan kebijakannya. Forum komunikasi hanya sebagai media belajar bersama untuk mewujudkan tujuan bersama demi LKM yang lebih kuat

Adapun fungsi dari adanya FKA-LKM tersebut diantaranya sebagai jaringan tukar pengalaman antar LKM, media untuk melaksanakan kegiatan bersama dalam rangka pengurangan dan pencegahan permasalahan kumuh, media yang mampu menyuarakan aspirasi masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terkait dengan kebijakan yang menyangkut nasib mereka dan media jaringan kerjasama antar LKM, KSM, antar forum LKM dengan pihak-pihak lain untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat MBR.

Dalam forum tersebut dikarenakan lokasi baru, mengenai program kerja kedepannya yang disepakati adalah pertemuan setiap 2 bulan sekali yang tempatnya disepakati bergiliran untuk menjalin tali silaturahmi maupun saling tukar informasi, pertemuan yang sifatnya insedentil (mendesak). Sehingga bisa diagendakan untuk kedepannya yang perlu diadakan pertemuanya yaitu serah terima BPM, sosialisasi dan Audit KAP tahun buku 2021.

Foto: Persiapan serah terima kegiatan BPM

Pertemuan perdana FKA-LKM Kabupaten Sampang diadakan di Desa Jelgung pada Rabu, tanggal 8 Desember 2021 dengan pembahasan persiapan Serah Terima Kegiatan BPM tahun 2021. Pertemuan tersebut dihadiri perwakilan 4 LKM yang ada di Kabupaten Sampang, adapun hasil yang di dapat dalam pertemuan tersebut yaitu dalam rangka serah terima kegiatan BPM yang akan dilakukan oleh Balai Prasana Permukiman Wilayah 1 Propinsi Jawa Timur yang nantinya akan dikelola oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara di maisng-masing desa. Mengenai anggaran dalam acara tersebut disepakati ditanggung bersama demi sukses dan lancarnya acara tersebut. Acara demi acara dalam rangka serah terima kegiatan BPM dibahas satu per satu sekaligus dengan penanggung jawabnya setiap acara.

FKA-LKM juga memfasilitasi pertemuan dalam rangka Sosialisasi dan mengagendakan Audit KAP tahun buku 2021 yang diadakan di Desa Taddan. Yang mana pertemuan tersebut disepakati bahwasanya yang akan mengaudit nantinya dari KAP Erfan dan Rakhmawan dengan biaya audit sebesar Rp. 1.000.000,- masing-masing LKM. Objek auditnya pun sudah dipahami oleh peserta pertemuan yang nantinya perlu disiapkan sebelum pelaksanaan audit dilaksanakan. Sementara jadwal pelaksanaan audit KAP tahun buku 2021 telah disepakti akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Pebruari 2022. Untuk tanggal 2 Pebruari 2022 akan dilaksanakan audit KAP di LKM Sriwijaya Desa Jelgung, untuk tanggal 3 Pebruari 2022 secara berurutan dimulai dari LKM Kramat Agung Desa Taddan, LKM Banjar Jaya Desa Banjar Talela, LKM Sejati Sejahtera Desa Sejati.

Proses pembelajaran yang ada di FKA-LKM sangat membantu pendampingan dalam memberikan informasi kepada LKM, begitu juga dengan para LKM dengan adanya forum komunikasi memberikan pembelajaran dan tukar informasi dalam rangka penanganan permasalahan kumuh di Kabuapten Sampang.

POKJA PKP KAWAL PENANGANAN KUMUH KAB SAMPANG

Posted Leave a commentPosted in Uncategorized

Foto: Survey Lokasi Deliniasi kumuh di Desa Sejati Kac Camplong Sampang 

Kabupaten Sampang merupakan salah satu dari empat kabupaten yang berada di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan Kabupaten Sampang. Secara geografis Kabupaten Sampang berupa daratan dan terdapat satu pulau yang terpisah dari daratan bernama Pulau Mandangin. Luas wilayah Kabupaten Sampang mencapai 1233,33 km dengan 14 Kecamatan dan 186 Desa/Kelurahan

Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan pemerintah untuk masyarakat (BPM) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) tahun 2021 untuk pertama kalinya. Terdapat Empat Desa di Kabupaten Sampang yang mendapatkan dana BPM Reguler sebesar 1 milyar yaitu Desa Sejati, Desa Banjar Talela, Desa Taddan Kecamatan Camplong dan Desa Jelgung Kecamatan Robatal. Program kotaku sendiri baru pertama kali masuk ke wilayah tersebut sehingga dalam pelaksanaannya perlu koordinasi yang inten dan pemahaman yang mendalam agar semua pihak mulai dari jajaran Pemerintah Daerah sampai dengan Masyarakat yang terlibat langsung dalam program dapat memahami mekanisme dan prosedur yang berlaku di Program Kotaku

Ada beberapa unsur yang penting dalam mensukseskan kegiatan Program Kotaku salah satunya POKJA PKP. POKJA PKP merupakan kelompok kerja perumahan dan Kawasan Permukiman yang berfungsi sebagai salah satu unsur dari tim pengarah pembangunan perumahan dan Kawasan permukiman yang dibentuk untuk membantu tugas-tugas tim pengarah yang terdiri dari perwakilan setiap instansi yang memiliki program dan kegiatan di sektor perumahan dan kawasan permukiman. POKJA PKP adalah sebuah organisasi atau wadah tempat berkumpulnya para pemangku kepentingan yang terdiri dari berbagai baground atau instansi untuk saling bekerjasama demi mewujudkan rencana kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan dalam sektor perumahan dan kawasan permukiman.

POKJA PKP merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan PKP sehingga memerlukan sinergi dan komunikasi yang efektif untuk penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh. POKJA PKP di Kabupaten Sampang dibentuk pada tanggal 03 Juni 2021 melalui Surat Keputusan Bupati Sampang nomor: 188.45/245/kep/434.013/2021 tentang kelompok kerja pengembangan perumahan dan kawasan permukiman kabupaten sampang. POKJA PKP terdiri dari berbagai bidang yaitu:

  1. Bidang strategi dan kebijakan
  2. Bidang teknis perumahan dan kawasan permukiman
  3. Bidang kelembagaan, kemitraan dan informasi
  4. Bidang pemantauan dan evaluasi

Semua bidang tersebut dituntut untuk saling berpangku tangan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan dan pengendalian pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Kegiatan yang telah dilakukan oleh POKJA PKP adalah monitoring dan kunjungan lapang, kunjungan lapang dilakukan setiap triwulan, ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang sedang ataupun yang telah selesai di laksanakan baik berupa pembangunan fisik ataupun bagian adiministrasi agar tujuan dari Program Kotaku yang sesungguhnya dapat tercapai dengan baik dan memuaskan.

Foto: Survey hasil pelaksanaan kegiatan Kotaku di Desa Jelgung Kec Robatal Sampang

Setelah proses pelaksanaan kegiatan infrastruktur selesai, kegiatan monitoring dan evaluasi oleh POKJA PKP tetap dilaksanakan. Dari hasil penelusuran lapang yang baru selesai dilaksanakan beberapa hal yang perlu diperbaiki dan menjadi bahan evaluasi oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) salah satunya TPSS di masing-masing desa tidak ada pintu penutupnya sehingga ia meminta kepada KSM untuk segera menambahkan pintu dimasing-masing TPSS agar sampah yang sudah terkumpul tidak berserakan keluar.